PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan. Artinya faktor-aktor sosial politik ekonomi, perhitungan akurat yang tidak ambisius, pengawasan yang kontinyu, pelaksanaan yang memadai merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan suatu Negara.

Beberapa ahli mengetahui bahwa menyusun perencanaan adalah suatu pekerjaan besar dan rumit, sedangkan pihak lain menganggap bahwa menyusun perencanaan tidak lebih hanya sebagai hisapan jempol saja. Namun demikian banyak diantara para ahli yang menganggap bahwa dengan perencanaan suatu kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih baik dari pada tanpa perencanaan sama sekali.

Menjelang proklamasi, para tokoh kemerdekaan Indonesia masih berkonsentrasi pada pembicaraan dibidang politik, seperti masalah bentuk Negara yang akan didirikan. Batas wilayah Negara, dan kapan akan diproklamasikan, sedangkan perencanaan perekonomian tentunya belum terpikirkan secara mendalam dipikiran mereka.

Salah satu kendala pada awal kemerdekaan adalah keterbatasan data, sehingga pemerintah belum bisa menyusun perencanaan yang baik. Namu pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki perekonomian yang berantakan akibat peperangan, pemberontakan, dan reformasi perpolitikan di Indonesia. Usaha-usaha tersebut tercermin mulai dari pembentukan panitia pemikir siasat ekonomi sampai disusunnya program pembangunan nasional.

PERANAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN

Peran sector industri dalam pembangunan adalah untuk memberikan nilai tambah faktor-faktor produksi. Pada dasarnya peranan sector industry dalam pembangunan ini dikembangkan menjadi strategi industrialisasi yang meliputi strstegi industry subtitusi impor ( SISI ) atau import subtituion dan strategi industry promosi ekspor ( SIPE )atau eksport promotion.

SISI dikenal pula dengan istilah strategi orientasi kedalam inward lookin strategy yaitu strategi orientasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industry yang menghasilkan barang-barang untuk menggantikan kebutuhan akan barang-barang untuk menggantikan kebutuhan akan barang impor produk-produk sejenis. Sedangkan SIPE atau sering disebut dengan istilah strategi orientasi keluar yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industry yang menghasilkan produk-produk untuk ekspor.

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sector pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia sampai tahun 1999. Bahkan sejak tahun 1991 peran sektor industri mampu menjadi sektor utama dengan mengalahkan sector pertanian. Di Indonesia industry dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industry besar , industry sedang, industry kecil dan industry rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat didalamnya, tanpa memperhatikan industry yang digunakan.

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

System ekonomi suatu Negara sebagai bagian dari supra system kehidupan, berkaitan erat dengan system sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Di dunia ada kecenderungan bahwa system ekonomi suatu Negara berkaitan erat dengan sisitem pilitik di Negara yang bersangkutan. Suatu Negara yang beridiologi politik liberal, pada umumnya menganut ideology ekonomi kapitalisme, dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan Negara-negara yang berideologi politik komunisme, ideologi ekonominya cenderung sosialisme, dengan pengelolaan ekonominya berdasarkan perencanaan terpusat. Namun, demikian tidak ada satu negarapun di dunia ini yang menerapkan secara mutlak kedua system ekonomi tersebut.


Dari beberapa system ekonomi tersebut diatas mempunyai struktur yang berbeda terutama dalam penerapan di maisng-masing Negara. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan antara lain tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan Negara, dan tinjauan birokrasi dan pengambilan keputusan. Tinjauan makro-sektoral dan tinjauan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni, sedangkan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan pada dasarnya suatu struktur ekonomi adalah merupakan penjembatan atau implementasi dari system-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional, maka akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

PENGERTIAN HUKUM DAN WUJUDNYA

1. Pengertian hukum & Wujudnya
Hukum [4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. [5]dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.


2. Pengertian Kekuasaan, sifat dan hakekat kekuasaan, saluran – saluran kekuasaan
Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Kekuasaan seringkali dipergunakan silih berganti dengan istilah pengaruh dan otoritas Pemahaman dan manifestasi pendidikan politik akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang seseorang atau kelompok tentang politik. Dalam realitas, pendidikan politik hampir-hampir saja dibatasi dengan pemahaman tunggal, yaitu formal politik.Misalnya, politik dipahami dengan kekuasaan, pemerintahan, negara, konstitusi, partai politik, dan pemilihan umum. Kesadaran politik warga bangsa diwujudkan dengan keterlibatan atau partisipasi mereka dalam pemilihan anggota wakil rakyat dan eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati dan sejenisnya (pemilu dan pilkada).Menurut Fraser (1999), pandangan orang tentang politik dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, politik identik dengan kekuasaan. Kelompok ini lebih menitikberatkan pada analisis pemerintahan atau kekuasaan militeristik, atau sistem pemerintahan otoriter.Pendidikan politik dipahami dalam pengertian pembelajaran demokrasi. Kedua, politik adalah kekuasaan dalam pengertian sirkulasi kekuasaan (politik) atau kekuatan ekonomi. Dalam sistem yang demokratis, ada beberapa cara atau media yang absah seperti partai politik, kelompok penekan (terhadap) legislatif dan pemerintah, petisi, demonstrasi dan lainnya.Ketiga, kelompok kritikus yang mengadvokasi perlawanan terhadap paham bahwa politik sama dengan kekuasaan atau to govern. Kelompok ini mengusung politik diluhung . Bagi kelompok ini, politik adalah gerakan pembebasan personal dan sosial dari ketidakadilan sosial dan struktural.
.Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Power tends to corrupct
Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Saluran-Saluran Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu:1. Rasa takut 2. Rasa cinta 3. Kepercayaan 4. Pemujaan. Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya melalui saluran-saluran, sebagai berikut:1. Saluran Militer 2. Saluran Ekonomi3. Saluran Politik 4. Saluran Tradisional 5. Saluran Idiologi




3. Dasar & Proses Wewenang

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia


4. Biro Krasi
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnyaadministratif maupun militer.
Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi danpendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.

PUBLIC CHOICE

Pengertian Public Choice

Public Choice adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadapa proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar (non market phenomena). Tetapi diakui bahwa keterangan pendek ini tidak cukup memberi deskripsi yang lengkap karena untuk mencapai suatu perspektif bagi politik seperti ini diperlukan pendekatan ekonomi tertentu. PC adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadapa proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar (non market phenomena). Tetapi diakui bahwa keterangan pendek ini tidak cukup memberi deskripsi yang lengkap karena untuk mencapai suatu perspektif bagi politik seperti ini diperlukan pendekatan ekonomi tertentu.

Perkembangan Public Choice
Pemikiran PC dalam merombak bidang –bidang sosial maupun politik sesuai hukum ekonomi klasik yang analog dengan permintaan dan penawaran komoditas.
Dengan analogi tersebut , maka pemerintah bisa diasumsikan sebagai supplier , yang bisa menyediakan komoditas publik untuk masyarakat.
Selain itu PC perhatiannya tertuju terhadap fungsi pilihan sosial atau eksplorasi terhadap kepemilikan kesejahteraan sosial.
PC bukan suatu objek studi tetapi sebuah cara untuk menelaah subyek , jadi PC bisa menjadi petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.
3. LINGKUP PUBLIC CHOICE
PC merupakan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan 2 masalah pokok : a) masalah tindakan kolektif ( collective action) , dan b) masalah mengagregasikan preferensi.
Ilmu ekonomi terlahir untuk mengatur atau memberikan arah yang tepat dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langka dan politik dipakai untuk menyiasati bagaimana suatu sistem pemerintahan dilaksanakan sebagai suatu art/seni. Jika negara memiliki sumberdaya ekonomi yang tak terbatas , maka ilmu ekonomi dan ilmu politiktidak diperlukan lagi untuk mengatur pengalokasiannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan kekuasaan.
Namun , jika sumberdayanya terbatas maka ada beberapa cara untuk mengaturnya antara lain :

a. Altruisme
Adalah pola alokasi sumberdaya ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian. Artinya ada keterlibatan moral atau emosional : karena rasa kemanusiaan , persahabatan dan sebagainya . Sebagai contoh , bantuan bencana kepada yang terkena musibah di daerah-daerah. Bantuan tersebut yang merupakan komoditas individu berubah atau bergeser menjadi komoditas publik dalam proses distribusinya.
a. Anarkhi
Adalah suatu sistem tanpa hukum atau aturan . Jadi , suatu komoditas publik yang terbatas dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu tanpa batasan dan aturan yang jelas dan pemanfaatannya bersifat anarkhi.
a. Pasar (Market)
Adalah suatu konsep kontroversial sebagai medium pertukaran atau transaksi berbagai hal. Sumberdaya ekonomi dapat menjadi suatu market karena adanya voluntarisme.
a. Pemerintah dan birokrasi
Adalah lembaga yang mampu membuat aturan , menerapkan dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu dan mampu menyelesaikan masalah – masalah kompleks seperti kegagalan pasar dan dampak eksternalitas. Sumberdaya ekonomi yang terbatas akan mampu dikelola oleh pemerintah dengan birokrasinya sehingga masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lapangan dapat dieliminir.

RENT SEEKING

Sejak tahun 1967, teori mengenai “rent-seeking” ini dikembangkan oleh Gordon Tullock, dan istilah “rent” disini berkembang menjadi tidak dalam pengertian yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Fenomena dari rent seeking ini teridentifikasi dalam hubungannya dengan monopoli. Selanjutnya, rent seeking (pemburu rente) menjadi bermakna suatu proses dimana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi (politik, aturan-aturan, regulasi, tariff dll) daripada melalui perdagangan. Istilah rent seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Anne Krueger pada tahun 1973 dalam tulisan yang mengulas tentang pemikiran Gordon Tullock. Menurut Didik J Rachbani, “perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (“rent seekers”). Praktik berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. Penetapan tariff oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor gandum, beras, gula, dan sejenisnya merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi.

MONEY POLITIK
Money politik atau juga Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye[1]. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.
Dasar Hukum
Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

PERANAN BADAN URUSAN LOGISTIK ( BULOG )

Masa depresi pada tahun 1920-an merupakan awal kebijakan pengendalian langsung harga beras. Pada awal tahun 1933, impor beras dibatasi dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung oleh pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menggalakkan perdagangan beras antar pulau dan antar propinsi dengan tujuan agar daerah-daerah yang kekuranga beras diluar Jawa memperoleh tambahan beras dari daerah-daerah seperti Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Kebijakan baru ini kemudian berkembang kearah pengawasan langsung pada perusahaan penggilingan beras, dengn maksud menjaga para penggiling beras agar tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan goyahnya harga beras local. Menjelang tahun 1939 makin terasa perlunya dibentuk suatu badan pemerintahan khusus untuk melaksanakan dan mengawasi kebijakan pemerintah yang begitu luas dalam pemasaran beras. Maka pada bulan april 1939 dibentuk VMF. Badan ini merupakan cikal-bakal dari Bulog, yang merupakan badan pengendalian dibidang pangan yang sangat penting pada masa pemerintahan Orde Baru.

Tugas utama Bulog pada dasarnya adalah menjamin harga pembelian gabah pada tingkat produsen agar tidak jatuh dibawah harga yang ditetapkan. Dalam pengadaan beras bulog bekerjasama dengan KUD-KUD untuk membeli gabah dari petani produsen. Disisi lain KUD mempunyai peran sebagai penyalur benih padi, pupuk dan obat-obatan ( pestisida ). Sekarang peran bulog hanya mengolah hasil pertanian beras saja. Dan bahkan kelembagaan bulog mengalami perubahan, yang tadi merupakan Bdan Penyangga pangan, kemudian berubah menjadi lembaga pemerintahan non departemen pada tahun 2003 ini diubah lagi menjadi perusahaan umum ( PERUM ) yang usahanya khusus menangani pengadaan pangan.

UPAYA MENURUNKAN TINGKAT INFLASI BUKAN SEMATA URUSAN MONETER

Pemerintah terus berusaha menurunkan tingkat inflasi sampai dengan target Pelita VI sebesar 5%. Namun upaya tersebut tidak semata-mata dilakukan dengan kebijaksanaan moneter, apalagi dengan menurunkan tingkat suku bunga perbankan, tetapi harus dilakukan secara bersama dengan kebijaksanaan fiscal dan kebijaksanaan di sector rill. Upaya menurunkan tingkat inflasi dengan cara menurunkan tingkat suku bunga secara mendadak justru berbahaya bagi stabilitas makro ekonomi Indonesia.

Menurunkan inflasi merupakan salah satu dari kebijaksanaan moneter untuk menghadapi era globalisasi. Kecuali masalah inflasi, pemerintah juga berusaha menurunkan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman, meningkatkan tabungan nasional, mendorong pemasukan modal asing ( PMA ) dan modal jangka panjang, mengurangi pasokan modal jangak pendek, dan memperkuat pengembangan financial, terutama industri perbankan.

Walaupun inflasi menunjukkan penurunan, tahun 1993 sebesar 9,77%, 1994 ( 9,24% ), 1995 ( 8,64% ) dan 1996 ( diperkirakan 7% ), namun pemerintah akan terus berusaha untuk menurunkannya. Kebijaksanaan moneter telah berkali-kali diluncurkan, khususnya meningkatkan giro wajib minimum ( GWM ) dari 2% menjadi 3% ( 1996 ), kemudian diteruskan menjadi 5% ( 1997 ). Sampai September ini, GMW 8%. GMW bertujuan meningkatkan efesiensi industri perbankan dalam menyalurkan dananya kepada sector yang produktif.

Sejalan dengan GMW, menurunkan modal perbankan ( CAR ) juga harus ditingkatkan mencapai 9% ( 1997 ), 10 % ( 1999 ) dan 12% ( 2001 ). Dengan meningkatnya CAR industri perbankan ini, maka kinerja perbankan akan membaik sekaligus menurunkan laju pertumbuhan kredit. Selain itu BI juga akan aktif dalam melakukan operasi pasar tarbuka melalui perdagangan SBI dan SPBU untuk menarik kelebihan likuiditas pada industri perbankan.

sistem pemerintahan dan demokrasi

SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI


1 Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.
Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:
1. Presidensial
2. Parlementer
3. Komunis
4. Demokrasi liberal
5. liberal
6. kapital
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri







2. Demokrasi dan Prinsip Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[1] Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.[1] Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab.[2] Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.[2] Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan.[3] Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.[3] Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.[4] Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.[5] Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.[6] Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini.[7] Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.
Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi."[9] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:[9]
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.





3. Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara atau kelengkapan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan kewenangan MPR sebagai berikut:
a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
c. Henya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas-tugas DPR adalah sebagai berikut:
a. Membentuk undang-undang
b. Membahas rancangan RUU bersama Presiden
c. Membahas RAPBN bersama Presiden
Fungsi DPR adalah sebagai berikut:
a. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang
b. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden
c. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah
DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain:
a. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden
b. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/ Pemerintah
c. Hak menyampaikan pendapat
d. Hak mengajukan pertanyaan
e. Hak Imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan
f. Hak mengajukan usul RUU

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Lembaga DPD bersidang sedikitnya sekali dalam se-tahun.

4. Presiden
Hasil amandemen UUD 1945 tentang kepresidenan berisi hal-hal berikut:
a. Presiden dipilih rakyat secara langsung
b. Presiden memiliki legitimasi (pengesahan) yang lebih kuat
c. Presiden setingkat dengan MPR
d. Presiden bukan berarti menjadi dictator

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah salah satu badan bebas dan madiri yang diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.

6. Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh:
a. Mahkamah Agung (MA)
Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang.
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Kewenangan MK adalah sebagai berikut:
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
2. Menguji undang-undang terhadap UUD
3. Memutuskan sengketa lembaga negara
4. Memutuskan pembubaran partai politik
5. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

c. Komisi Yudisial (KY)
Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Struktur dan fungsi politik

1. Bagan Struktur Politik
Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu.
Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan masyarakat.
Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal.
Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu.
Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb. Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingakan satu system politik yang satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan lain kata struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan system politik yang ada.
2. Fungsi Politik
• Perumusan kepentingan
• Pemaduan kepentingan
• Pembuatan kebijakan umum
• Penerapan kebijakan
• Pengawasan pelaksanaan kebijakan
Fungsi Politik yang lain
Apabila kita bisa mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut;
1. Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.
2. Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
3. komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik. Ketiga fungsi diatas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik

SISTEM POLITIK

1. PENGERTIAN SISTEM POLITIK
Adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Sistem politik terdiri dari tradisional, transisi dan modern
2. OBJEK POLITIK
Secara sederhana objek-objek politk ini di bagi atas empat objek, yakni system sebagai objek umum; objek-objek input; objek-objek output; dan pribadi sabagai objek. Dan gejala politik membicarakan atau lebih menitik beratkan pada hubungan antara politik, struktur social, ideology dan budaya.
3. SISTEM POLITIK
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.
4. SISTEM POLITIK INDONESIA
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Struktur Sosial & Perubahan Sosial

1. pengertian pelapisan sosial , lapisan masyarakat, sistem stratifikasi masyarakat & mobilitas sosial

Stratifikasi Masyarakat
Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (ascribed status). Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak.
Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.
Mobilitas Sosial
Mobilitas sosial merupakan perubahan status individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terbagi atas mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal juga dapat terbagi dua, mobilitas vertikal intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi.
Berkaitan dengan mobilitas ini maka stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Pada stratifikasi terbuka kemungkinan terjadinya mobilitas sosial cukup besar, sedangkan pada stratifikasi tertutup kemungkinan terjadinya mobilitas sosial sangat kecil.
Pelapisan Sosial
Pelapisan sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat).
Pengertian
Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. P.J. Bouman menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa belanda disebut stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Istilah stand juga dipakai oleh Max Weber

2. Pengertian perubahan Sosial , Bentuk-bentuk Perubahan Sosial , & Fator-faktor Perubahan Sosial

Pengertian Perubahan Sosial
Perubahan sosial merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Untuk mencapainya, manusia melakukan berbagai perubahan-perubahan. Perubahan tidak hanya semata-mata berarti suatu kemajuan, namun dapat pula berarti suatu kemunduran.
Secara umum, unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan antara lain nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya, kesemua perubahan ini dinamakan perubahan sosial.
Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial
1)Berdasarkan proses berlangsungnya
Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan perubahan yang berlangsung lambat. Kedua bentuk perubahan tersebut dalam sosiologi dikenal dengan revolusi dan evolusi.
a.Perubahan Evolusi
Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu menuju ke masyarakat meramu.
Menurut Soerjono Soekanto (1987), terdapat tiga teori yang mengupas tentang evolusi, yaitu:
1) Unilinier Theories of Evolution
Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna.
2) Universal Theory of Evolution
Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.
3) Multilined Theories of Evolution
Teori ini menekankan pada penelitian terhadap tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, penelitian pada pengaruh perubahan sistem pencaharian dari sistem berburu ke pertanian.
b. Perubahan Revolusi
Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan social mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relative cepat. Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
Revolusi sering kali diawali adanya ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Revolusi tidak dapat terjadi di setiap situasi dan kondisi masyarakat. Secara sosiologi, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain:
1)Ada beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan.Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
2)Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
3)Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat, untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
4)Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut bersifat konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak. Misalnya perumusan sesuatu ideologi tersebut.
5)Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal.

2)Berdasarkan ruang lingkupnya
Berdasarkan ruang lingkupnya, perubahan social dibagi menjadi dua, yaitu perubahan social yang berpengaruh besar dan perubahan social yang berpengaruh kecil.
a. Perubahan Berpengaruh Besar
Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat.Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian.
b. Perubahan Berpengaruh Kecil
Perubahan-perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahanperubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan.
Faktor-Faktor Perubahan Sosial
faktor internal
• Bertambah dan berkurangnya penduduk (kelahiran, kematian, migrasi)
• Adanya Penemuan Baru:
1. Discovery: penemuan ide atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada
2. Invention : penyempurnaan penemuan baru
3. Innovation /Inovasi: pembaruan atau penemuan baru yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menambah, melengkapi atau mengganti yang telah ada. Penemuan baru didorong oleh : kesadaran masyarakat akan kekurangan unsure dalam kehidupannya, kualitas ahli atau anggota masyarakat
• Konflik yang terjadii dalam masyarakat
• Pemberontakan atau revolusi
Faktor eksternal
1. perubahan alam
2. peperangan
3. pengaruh kebudayaan lain melalui difusi(penyebaran kebudayaan), akulturasi ( pembauran antar budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya), asimilasi (pembauran antar budaya yang menghasilkan budaya yang sama sekali baru batas budaya lama tidak tampak lagi)
Jadi menurut Soerjono Soekanto faktor pendorong perubahan sosial adalah:
1. sikap menghargai hasil karya orang lain
2. keinginan untuk maju
3. system pendidikan yang maju
4. toleransi terhadap perubahan
5. system pelapisan yang terbuka
6. penduduk yang heterogen
7. ketidak puasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu
8. orientasi ke masa depan
9. sikap mudah menerima hal baru.

3. Perubahan Sosial abad 20

Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Mengapa bukan di Eropa? (yang notabene merupakan tempat dimana sosiologi muncul pertama kalinya).
Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas dan lain lain. Konsekuensi gejolak sosial itu, perubahan besar masyarakat pun tak terelakkan.
Perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras, untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern.
Berkebalikan dengan pendapat sebelumnya, pendekatan sosiologi modern cenderung mikro (lebih sering disebut pendekatan empiris). Artinya, perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta sosial demi fakta sosial yang muncul. Berdasarkan fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat secara menyeluruh. Sejak saat itulah disadari betapa pentingnya penelitian (research) dalam sosiologi.

Lembaga Kemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan berasal dari istilah asing “social-institution” atau pranata-sosial , yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivits-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam suatu masyarakat.
Oleh karena itu, pengertian lembaga-kemasyarakatan;ebih menunjuk suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal norma dan aturan yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, universitas merupakan lembaga kemasyarakatan , sedangkan Universitas Indonesia, Universitas pajajaran, UGM, dll merupakan contoh “association”.
Suatu lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan pokok manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Memberikan pedoman anggotanya, bagaimana mereka harus bertingkah laku di dalam masyarakat menghadapi masalah-masalah dalam masyarakatyang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial.

2. Tujuan Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memiliki fungsi, yaitu :
a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan;
b. Menjaga kebutuhan masyarakat
c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.
Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

3. Proses Pertambahan Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing sosial- institution. Diantara para ahli sosiologi, belum ada kata sepakat perihal istilah Indonesia yang tepat untuk social institutions. Beberapa istilah telah dikemukakan antara lain “pranata social” dan “bangunan social” dalam tulisan ini dipakai istilah “lembaga kemasyarakatan” oleh karena istilah ini lebih menunjuk suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak prihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi lembaga tersebut.
Lembaga kemasyarakatan ialah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat.



4. Social Control
Suatu proses pengadilan sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (persuasive) ataupun dengan paksaan (Coersive). Cara mana yang sebaiknya diterapkan sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan didalam keadaan yang bagaimana. Didalam keadaan masyarakat yang secara relatife berada pada keadaan yang tentram, maka cara-cara persuasive mungkin akan lebih efektif dari pada penggunaan paksaan.
Karena didalam masyarakat yang tentram sebagian kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan mendarah daging didalam diri warga masyarakat. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapa tentram dan tenangnya suatu masyarakat, pasti akan dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang.terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman yang telah ada.
Paksaan lebih sering diperlukan didalam masyarakat yang berubah, karena didalam keadaan seperti itu pengendalian social jugaberfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah baru yang menggantikan kaidah-kaidah lamayang telah goyah. Namun demikian, cara-cara kekerasan ada pula batas – batasnya dan tidak selalu dapat diterapkan, karena biasanya kekerasan atau paksaan akan melahirkan reaksi negative, setidaknya secara potensial.
Reaksi yang negative akan selalu mencari kesempatan dan menunggu dimana saat Agent Of Social Control berada didalam keadaan lengah. Bila setiap kali paksaan diterapkan, hasilnyabukan pengendalian social yang akan melembaga, tetapi cara paksaanlah yang akan mendarah daging serta berakar kuat.



5. Ciri-ciri umum dan tipe lembaga kemasyarakatan
Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul general Features Of social institutions, telah menguraikan beberapa cirri umum lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:
a) Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola prilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
b) Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama.
c) Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan, apabila dipandang dari susut kebudayaan secara keseluruhan. Pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh kepadanya. Sebaliknya fungsi social lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sisial dan kebudayaan masyarakat, mungkin tak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya, tetapi didalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
d) Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, paralatan , mesin, dan lain sebagainya. Bentuk serta cara penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.
e) Lambang-lambang biasanya juga merupakan cirri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simblis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
f) Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu didalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Kelompok – Kelompok Sosial

Pengrtian manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok.

Manusia adalah makhluk yang terbaik, dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Terbaik yang maksud disini adalah terbaik dari segala aspek: pertama, awal mula penciptaan; kedua, kodrat dan ketiga aspek pengetahuan. Ketiga aspek itu saling berhubungan satu sama lain, yang ditandai oleh saling interaksi dan ketergantungan secara teratur yang merupakan satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk Tuhan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, susila, dan religius. Sifat kodrati manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, susila, dan religii harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Perlu disadari bahwa manusia hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat.
Macam-macam kelompok sosial
Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok menjadi empat macam:
• Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan .
• Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompk yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya.
• Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terukat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok pertemuan, kerabat.
• Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal.
Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur.
Kerumunan (Crowd)
Kerumunan (Crowd) adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan :
1. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosisal :
a. khalayak penonton atau pendengar yang formal (formal audiences).
b. kelompok ekspresif yang telah direncanakan.
2. Kerumunan yang bersifat sementara (Casual crouwds)
a. kumpulan yang kurang menyenangkan. Seperti orang yang menunggu bis dan antri karcis.
b. kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, yaitu orang yang bersama sama menyelamatkan diri dari bahaya.
c. kerumunan penonton.
3. kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum ( lawless crowds)
a. kerumunan yang bertindak emosional
b. kerumunan yang bersifat inmoral seperti orang-orang mabuk.
2. Publik
Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interksi terjadi secara tidak langsung melalui alat/media komunikas

PERBEDAAN MASYARAKAT KOTA DAN MASYARAKAT PEDESAAN***
A. Masyarakat Kota:
• Ciri-ciri masyarakat kota:
1. Pengaruh alam terhadap masyarakat kota kecil
2. Mata pencahariannya sangat beragam sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
3. Corak kehidupan sosialnya bersifat gessel schaft (patembayan), lebih individual dan kompetitif.
4. Keadaan penduduk dari status sosialnya sangat heterogen
5. Stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat mencolok. Dasar stratifikasi adalah pendidikan, kekuasaan, kekayaan, prestasi, dll.
6. Interaksi sosial kurang akrab dan kurang peduli terhadap lingkungannya. Dasar hubungannya adalah kepentingan.
7. Keterikatan terhadap tradisi sangat kecil
8. Masyarakat kota umumnya berpendidikan lebih tinggi, rasional, menghargai waktu, kerja keras, dan kebebasan
9. Jumlah warga kota lebih banyak, padat, dan heterogen
10. Pembagian dan spesialisasi kerja lebih banyak dan nyata
11. Kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya amat dinamis, sehingga perkembangannya sangat cepat
12. Masyarkatnya terbuka, demokratis, kritis, dan mudah menerima unsur-unsur pembaharuan.
13. Pranata sosialnya bersifat formal sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
14. Memiliki sarana – prasarana dan fasilitas kehidupan yang sangat banyak.

• Karateristik masyarakat kota:
1. Anonimitas
Kebanyakan warga kota menghabiskan waktunya di tengah-tengah kumpulan manusia yang anonim.Heterogenitas kehidupan kota dengan keaneka ragaman manusianya yang berlatar belakang kelompok ras, etnik, kepercayaan, pekerjaan, kelas sosial yang berbeda-beda mempertajam suasana anonim.
2. Jarak Sosial
Secara fisik orang-orang dalam keramaian, akan tetapi mereka hidup berjauhan.
3. Keteraturan
Keteraturan kehidupan kota lebih banyak diatur oleh aturan-aturan legal rasional. (contoh: rambu-rambu lalu lintas, jadwal kereta api, acara televisi, jam kerja, dll)
4. Keramaian (Crowding)
Keramaian berkaitan dengan kepadatan dan tingginya tingkat aktivitas penduduk kota. Sehingga mereka suatu saat berkerumun pada pusat keramaian tertentu yang bersifat sementara (tidak permanen).
5. Kepribadian Kota
Sorokh, Zimmerman, dan Louis Wirth menyimpulkan bahwa kehidupan kota menciptakan kepribadian kota, materealistis, berorientasi, kepentingan, berdikari (self sufficient), impersonal, tergesa-gesa, interaksi social dangkal, manipualtif, insekuritas (perasaan tidak aman) dan disorganisasi pribadi.

B. Masyarakat Pedesaan
• Ciri-ciri masyarakat pedesaan:
1. Letaknya relatif jauh dari kota dan bersifat rural
2. Lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan
3. Mata pencaharian bercorak agraris dan relatif homogen (bertani, beternak, nelayan, dll)
4. Corak kehidupan sosialnya bersifat gemain schaft (paguyuban ddan memiliki community sentiment yang kuat)
5. Keadaan penduduk (asal-usul), tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya relatif homogen.
6. Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta bersifat familistik
7. Memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi warisan leluhurnya
8. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan / gotong royong kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan dan kterlibatan social.
9. Jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan IPTEK relatif rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah
10. Pembagian kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal, sehingga deferensiasi sosial masih sedikit
11. Kehidupan sosial budayanya bersifat statis, dan monoton dengan tingkat perkembangan yang lamban.
12. Masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap nasib, dan sulit menerima unsur-unsur baru
13. Memiliki sistem nilai budaya (aturan moral) yang mengikat dan dipedomi warganya dalam melakukan interaksi sosial. Aturan itu umumnya tidak tertulis
14. Penduduk desa bersifat konservatif, tetapi sangat loyal kepada pemimpinnya dan menjunjung tinggi tata nilai dan norma-norma ang berlaku.

• Karakteristik masyakat pedesaan:
Menurut Landis, terdapat beberapa karateristik masyarakat desa,yaitu :
1. Umumnya mereka curiga terhadap orang luar yang masuk
2. Para orang tua umumya otoriter terhadap anak-anaknya
3. Cara berfkir dn sikapnya konservatif dan statis
4. Mereka amat toleran terhadap ninlai-nlai budayanya sendiri, sehingga kurang toleran terhadap budaya lain
5. Adanya sikap pasrah menerima nasib dan kurang kompetitif
6. Memiliki sikap udik dan isolatif serta kurang komunikatif dengan kelompok sosial diatasnya.

PENDAPATAN NASIONAL

Salah satu indikator pembangunan suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau niali yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

 Menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara
 Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mancapai tujuan pembangunan ekonominya
 Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

Meskipun demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Adapun kritik tersebut diantaranya adalah :

 Ada faktor – faktor lain diluar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan
 Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif. Setiap orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannyapun berbeda.

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran – ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :

Dudley Seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalm mengukur tingkat pembangunan suatu negara adalah :

 Tingkat kemiskinan
 Tingkat pengangguran
 Tingkat ketimpangan diberbagai bidang

J.L.Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomia dan kemakmuran diindonesia adalah :

 Kesehatan dan keamanan
 Pendidikan keahlian dan standart hidup
 Pendapatan
 Pemukiman

Hendra Esmara, ada 3 pendapat yaitu :

 Penduduk dan kesempatan kerja
 Pertumbuhan ekonomi
 Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan 3 pendekatan perhitungan, yaitu:

a. Pendekatan produksi
b. Pendekatan pengeluaran
c. Pendekatan pendapatan

Sedangkan konsep perhitungan yang digunakan adalah :

a. Konsep kewarganegaraan
b. Konsep kewilayahan

PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya

Akselerasi Pembangunan Ekonomi:

Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menjalankan proses akselerasi secara tepat dibutuhkan momentum agar terjadi daya dukung dalam pelaksanaan akselerasi tersebut dan di tahun 2010 ini sebenarnya merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menjalankan akselerasi pembangunan ekonomi.
Ada 5 faktor yang mendasari pemikiran ini.
1. Krisis ekonomi global diperkirakan mulai pulih pada 2010. Banyak analis dan lembaga internasional memproyeksikan bahwa ekonomi dunia kembali berekspansi tahun depan.
2. Dari sisi kebijakan, pembangunan tahun 2010 adalah pemulihan ekonomi nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Ini berarti prioritas kebijakan ekonomi 2010 diarahkan untuk pengembangan sektor riil melalui pengucuran stimulus ekonomi..
3. Secara politis pelaksanaan Pemilu 2009 secara aman, damai, dan demokratis telah meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia, sehingga, hal ini merupakan faktor nonfinansial yang sering dijadikan pertimbangan pemilik modal untuk berinvestasi. Ini berarti pada 2010 potensi Indonesia menjadi negara tujuan investasi terbuka lebar dan pada gilirannya hal ini memberi daya dukung terhadap pembangunan ekonomi.
4. Meskipun tidak 100% orang baru, bisa dibilang energi yang ada dalam susunan kabinet yang baru dilantik merupakan energi yang 100% baru dan siap bekerja lebih keras lagi dalam periode 5 tahun mendatang. Sehingga dapat menciptakan daya akselerasi tinggi dalam penciptaan kebijakan dan memberikan semangat baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
5. Adanya keberlangsungan prioritas pembangunan antara pemerintah sebelumnya dan pemerintah 5 tahun mendatang. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan prioritas program pembangunan sekaligus mempercepat upaya pencapaian pembangunan ekonomi.
Semakin cepat pembangunan ekonomi dilaksanakan tentu berdampak positif terhadap upaya pencapaian akselerasi pertumbuhan.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Perencanaan adalah suatu proyeksi yang diharapkan terjadi jangka waktu tertentu dimasa yang akan dating.Oleh karena itu pemerintah membuat perencanaan perlu menghitung,membuat asumsi-asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai ,disamping itu harus ada pihak atau lembaga yang mampu mengkoordinasikan semua kegiatan yang direncanakan tersebut.
Tujuan akhir perencanaan adalah perbaiakan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.Faktor pendukung jalannya perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu :
1. Meningkatkan impor barang-barang sandang alat - alat trasportasi dan perhubungan , barang –barang modal , dan barang – barang keperluan lainya .
2. Meningkatkan ekspor yang dipreorirtaskan pada hasil perkebunan , kehutanan , minyak dan logam
3. Memperbaiki organisasi kedalam melalui
a. Penetapan upah maksimum
b. Perubahan rumah rakyat
c. Trasmigrasi
d. Peningkatan pembangunan jalan dan kereta apai baru,bendungan ,tenaga listrik dan pelabuhan
e. Industrialisasi
f. Tembaga dan minyak tanah
g. Industri pertanian
h. Petanian dan perikanan
i. Penanaman hutan
j. Pelayaran dan perhubungan antar pulau



Factor –faktor penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia,dibagi menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor interen meliputi organisasi yang jelek ,pengalaman manajerial yang kurang memadai dan kekurangan tenaga ahli .
2. Faktor ekstern meliputi masalah birokrasi terutama peraturan mengenai keuangan Negara ,dan kurangnya koordinasi antar institusi .

Fungsi modal dalam negeri:

1. Pengumpulan, dan pengelolaan data berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Kantor Penanaman Modal;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal;
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penanaman modal;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Kantor Penanaman Modal;
7. Penyelenggaraan program Penanaman Modal;
8. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal;
9. Penyusunan skala prioritas ketatausahaan penanaman modal dan investasi;
10. Pengelolaan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
11. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya;
12. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penanaman modal;
13. Pelaksanaan penilaian permohonan PMDN dan PMA dan pemberian rekomendasi persetujuan penanaman modal;
14. Pemberian izin usaha dan non perizinan pada kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
15. Pemberian fasilitas PMDN dan PMA.

Penanaman Modal Asing di Indonesia

Masih tertinggalnya pertumbuhan ekonomi sejak pertengahan tahun 1997
akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sampai sekarang mendorong
pemerintah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Penanaman Modal asing langsung
merupakan salah satu sumber yang menjadi sasaran pemerintah untuk membantu
proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari berbagai penelitian diperoleh
kesimpulan yang berbeda-beda mengenai peranan penanaman modal asing
terhadap tingkat Produk Domestik Bruto. Dalam penelitian ini ingin diketahui
seberapa besar peranan penanaman modal asing langsung terhadap tingkat Produk
Domestik Bruto di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi. Dari hasil
analisis diperoleh hasil bahwa kontribusi setiap variabel terhadap tingkat Produk
Domestik Bruto dapat dijelaskan oleh model tersebut. Hal tersebut dikarenakan
keragaman data yang dapat dijelaskan dalam model sudah baik.

Penanaman Modal Asing ( PMA ) berdasarkan Undang –Undang No.1 tahun 19967 sampai No.11 tahun 1970 tentang penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan Undang –Undang diindonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut .
Pengertian Modal Asing antara lain :
a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia ,yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia .
b. Alat – alat perusahaan ,termasuk penemuan – penemuan baru milik orang asing dan bahan – bahan ,yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia ,selama alat –alat tersebut tidak dibiayai dari dari kekayaan devisa Indonesia
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang –Undang No.1 tahun 1967 sampai no 11 tahun 1970 ditrasfer ,tetapi dipergunakan untuk membiayaai perusahaan Indonesia .
Penanaman Modal Asing dapat dilakukan dam bentuk :
1. Penanaman Modal Asing langsung ( Foreign Direct Investment ,FDI ) , dalamarti sebuah modalnya dimiliki oleh warga Negara dan badan hukum asing .dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak produksi komersial ,sebagian saham harus dijual kepada warga Negara dan badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau pasar modal .
2. Penanaman Modal Asing tidak langsung (Foreign Indirect Investment ,FII ) adalah usaha patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum indonesia ,dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5 % dari modal yang disetor sejak pendirian perusahaan penanaman modal asing .Ketentuan usaha patungan ini bersifat wajib bagi kegiatan investasi yang dilakukan dalam sembiln sektor pabrik ,yaitu pelabuhan ,produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum ,telekomunikasi ,pelayaran ,penerbangan ,air minum ,kereta api umum ,pembangkitan tenaga atom,dan mass media.

PERMASALAHAN DALAM INVESTASI

Kita ketahui bersama bahwa penanaman modal diindonesiamengalami peningkatan yang pesat pada tahun 1980-an,yaitu setelah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket perencanaan deregulasi dan debirokratisasi ,terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.Pada tahun 1970 –an bagian terbesar investigasi berasal dari sektor pemerintah ,namun pada tahun 1990 – an kondisinya membaik ,yaitu sebagian besar investasi domestik berasal dari dunia usaha dan masyarakat .Namun demikian ,investasi yang dilakukan oleh pemerintah tetap bertambah sesuai dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana ,serta pelayanan umum lainnya .Dalam pembiayaan pembangunan sepanjang PJP 1 telah terjadi peningkatan investasi yang pesat .Apabila pada awal pembangunan ( PJP 1 ) nilai investasi total baru mencapai 3,7 triliun ( harga konstan tahun 1983 ),pada tahun 1992 meningkat menjadi 34,7 triliun ,sedangkan pada tahun 2002 telah mencapai 186,79 triliun .Hal ini berarti setiap tahun ada peningkatan investasi rata –rata 10 % pada kurun waktu 1983 – 1992 ,dan 4,23 % pad kurun waktu 1998 – 2002 ( masa reformasi ).Perkembangan investasi di indonesia mengalami fluktuasi dari waktu kewaktu mulai dari tahun ketahun ,yang disebabkan oleh dua faktor lingkungan.Kedua factor lingkungan tersebut adalah :
1. Lingkungan internal,dalam lingkungan internal belum mampu menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga daya tarik rendah .
2. Lingkungan eksternal ,dalam lingkungan eksternal upaya untuk menarik investasi asing diharapkan pada persaingan global yang semakin ketat .
Faktor faktor internal yang menghambat investasi adalah :
1. Prosedur panjang dan berbelit belit
2. Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah dibidang investasi serta kebijakan antara sektor .Belum mantapnya pelaksanan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,semua itu mengakibatkam ketidak jelasan kebjakan investasi nasional ,sehingga menurunkan niat untuk berinvestasi .
3. Kurangnya kepastian hukum ,yaitu dengan berlarutnya RUU (Rumusan Undang-Undang) penanaman modal dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan kinerja pengadilan niaga .
4. Kurangnya kepastian kondusifnya pasar tenaga kerja .
5. Gangguan keamanan didaerah
6. Kurangnya insentif investasi ,termasuk insentif perpajakan ,dalm menarik investasi diindonesia.
Sedangkan faktor eksternal yang menghambat investasi adalah :
1. Ketidak pastian ekonomi global.Kecenderungan menurunnya arus masuk penanaman modal asing ( PMA ) adalah dengan menigkatnya ketidak pastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal .
2. Adanya perubahan system ekonomi dinegara – Negara trtentu ,seperti RRC dan Vietnam.